18 September 1963 — Jakarta.
Ribuan orang turun ke jalan dan meluapkan kemarahan terhadap Inggris, hanya dua hari setelah Federasi Malaysia resmi berdiri pada 16 September 1963.
sebelumnya Pada Mei 1961, Perdana Menteri Malaya, Tunku Abdul Rahman, mengusulkan pembentukan sebuah federasi baru yang akan menggabungkan Malaya dengan Singapura, Sabah (Borneo Utara), dan Sarawak. Bagi pemerintah Inggris, pembentukan federasi ini merupakan bagian dari proses dekolonisasi dan penataan kembali wilayah-wilayah kolonial Inggris di Asia Tenggara.
Namun, bagi pemerintahan Presiden Sukarno, rencana tersebut justru menimbulkan kecurigaan. Jakarta memandang bahwa Inggris masih akan mempertahankan pengaruh politik dan militernya melalui negara baru tersebut. Gagasan inilah yang kemudian menjadi dasar tuduhan Indonesia bahwa Malaysia merupakan bentuk “neokolonialisme” Inggris.
Ketegangan meningkat sepanjang 1962–1963. Pada Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio menggunakan istilah Konfrontasi untuk kebijakan Indonesia terhadap rencana pembentukan Malaysia. Konfrontasi kemudian mencakup tekanan politik, kampanye massa, kegiatan ekonomi, dan operasi militer.
Sementara itu, proses pembentukan Malaysia terus berjalan. 14 September 1963, laporan misi PBB mengenai kehendak penduduk di wilayah Borneo yang terlibat memberikan dasar bagi kelanjutan rencana tersebut. Dua hari kemudian, pada 16 September 1963, Federasi Malaysia secara resmi berdiri, terdiri dari Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Brunei memilih tidak bergabung.
Bagi Jakarta, 16 September menjadi titik balik. Pemerintah Indonesia menolak pembentukan Malaysia dan hubungan diplomatik pun memburuk. Pada 17 September, Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pada hari yang sama, terjadi demonstrasi dan kerusuhan di Jakarta yang menyasar kepentingan Malaysia dan Inggris.
Kemudian datang 18 September 1963.
Ribuan demonstran kembali turun ke jalan di Jakarta. Massa menyerang dan menjarah Kedutaan Besar Inggris, menurunkan bendera Union Jack, merusak bangunan, dan membakar bagian dari kompleks kedutaan. Mobil milik Duta Besar Inggris juga dibakar. Rumah-rumah warga Inggris menjadi sasaran, sementara kendaraan Inggris yang ditemukan di jalan dihentikan dan dibakar setelah penumpangnya diturunkan.
Dengan demikian, sasaran kemarahan massa bukan hanya Malaysia sebagai negara baru. Inggris menjadi sasaran utama karena dianggap sebagai kekuatan kolonial yang berada di belakang pembentukan federasi tersebut. Laporan Australia pada saat itu mencatat bahwa kedutaan Australia tidak mengalami serangan yang sama karena Indonesia memahami bahwa posisi Australia berbeda dari Inggris dan Amerika Serikat dalam persoalan tersebut.
Peristiwa 18 September juga memperlihatkan bagaimana kebijakan negara dan mobilisasi massa saling bertemu. Penolakan terhadap Malaysia telah menjadi bagian dari kampanye politik yang lebih luas di Indonesia, sementara berbagai kelompok masyarakat dimobilisasi dengan gagasan bahwa perjuangan melawan Malaysia merupakan bagian dari perjuangan anti-kolonial. Penelitian mengenai kampanye anti-Federasi Malaysia menunjukkan bahwa aksi-aksi tersebut melibatkan berbagai kelompok politik dan organisasi masyarakat.
Namun, Konfrontasi tidak berakhir pada kerusuhan September 1963. Sebaliknya, peristiwa tersebut menjadi bagian dari konflik Indonesia–Malaysia yang berlangsung hingga 1966. Pertempuran lintas perbatasan dan keterlibatan pasukan Inggris, Australia, serta Selandia Baru kemudian menjadikan Konfrontasi sebagai konflik bersenjata yang lebih luas.
